Penanganan Karhutla Kalbar Butuh Kolaborasi Seluruh Unsur

Inspirasikalbar, PONTIANAK – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat terus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor.

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan pemerintah provinsi terus memperkuat koordinasi bersama pemerintah pusat, TNI/Polri, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi dan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Norsan saat mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara daring, Rabu (16/9/2026).

Dalam Ratas tersebut, Norsan didampingi Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalimantan Barat dan Danlanud Supadio.

Rapat turut diikuti Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BNPB, Kepala Badan SAR Nasional, Kepala BMKG, serta para gubernur dan Forkopimda dari sejumlah provinsi.

Pertemuan membahas perkembangan penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk evaluasi penanganan karhutla.

Dalam laporan Kepala BNPB, total luasan karhutla yang masih terbakar secara nasional mencapai sekitar 393,8 hektare yang tersebar di enam provinsi.

Menurut Norsan, capaian penanganan karhutla yang telah dilakukan merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur di lapangan.

Namun, ia menegaskan kondisi tersebut tidak boleh membuat kewaspadaan menurun karena kawasan gambut masih memiliki potensi munculnya kembali api.

“Karhutla belum selesai. Memang sebagian besar sudah berhasil kita tangani, tetapi masih ada yang membutuhkan penanganan. Apalagi karakteristik lahan gambut membuat api berpotensi muncul kembali. Karena itu, operasi darat, operasi udara, patroli dan pencegahan harus terus kita perkuat sampai kondisi benar-benar aman,” ujar Ria Norsan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama seluruh unsur terkait akan terus memperkuat operasi darat, melanjutkan water bombing, serta meningkatkan patroli dan pemantauan.

OMC juga tetap didukung sebagai bagian dari upaya penanganan. Namun, kondisi atmosfer yang masih relatif kering dan pertumbuhan awan hujan yang terbatas menjadi tantangan dalam pelaksanaannya.

Penanganan secara masif dan berkelanjutan masih diperlukan setidaknya hingga awal November 2026.

Norsan menegaskan seluruh unsur memiliki peran dalam memastikan api tidak kembali muncul dan masyarakat tetap terlindungi.

“Yang kita lakukan bukan hanya memadamkan api, tetapi bagaimana api tidak muncul kembali. Karena itu, pencegahan, patroli, penegakan hukum dan edukasi masyarakat harus berjalan bersama. Perlindungan masyarakat, kualitas udara, keselamatan penerbangan dan lingkungan menjadi prioritas kita,” tegasnya.

Ia kembali mengingatkan agar seluruh pihak tidak mengurangi kewaspadaan selama kondisi karhutla belum sepenuhnya terkendali.

“Kita tidak boleh lengah. Seluruh kekuatan harus terus bergerak sampai karhutla benar-benar terkendali,” pungkasnya.

Turut hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt. Kepala BPBD, serta Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat.