Kalbar Jadi Provinsi Paling Demokratis di Pulau Kalimantan, Ria Norsan Ajak Masyarakat Jaga Persatuan

Inspirasikalbar, Pontianak – Prestasi membanggakan kembali di raih Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di tingkat nasional.

Berdasarkan hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025, Kalimantan Barat berhasil menempati peringkat ke-4 nasional dengan skor 86,17 dan menjadi provinsi dengan nilai demokrasi tertinggi di Pulau Kalimantan.

Penghargaan tersebut di serahkan dalam kegiatan Kick Off Evaluasi Nasional Capaian IDI Tahun 2025 yang di gelar di Hotel Horison Ultima Sentraland, Kota Semarang, Kamis (21/5/2026).

Penghargaan di terima langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan  dari Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI,  Sonny Harry B. Harmadi,

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Kalimantan Barat dinilai berjalan baik dan stabil. Indeks Demokrasi Indonesia sendiri menjadi instrumen penting untuk mengukur kondisi demokrasi di setiap daerah, meliputi kebebasan sipil, hak politik masyarakat, hingga kinerja lembaga demokrasi.

Gubernur Kalbar, Ria Norsan menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menilai penghargaan itu bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, melainkan hasil kerja sama seluruh masyarakat dalam menjaga keharmonisan dan persatuan di Kalimantan Barat.

“Ini membuktikan bahwa demokrasi di Kalbar berjalan baik. Kebebasan berpendapat terjaga, pemilu berlangsung aman, dan ruang partisipasi publik terus kita buka. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi,” ujar Ria Norsan.

Menurutnya, suasana demokrasi yang sehat hanya dapat tercipta apabila seluruh elemen masyarakat memiliki semangat toleransi, keterbukaan, dan saling menghargai perbedaan.

Kalbar yang di kenal sebagai daerah dengan keberagaman suku, budaya, dan agama di nilai mampu menjaga stabilitas sosial dan politik dengan baik.

Hal itu menjadi salah satu faktor penting yang mendorong tingginya nilai demokrasi di provinsi tersebut.

Selain menjaga iklim demokrasi, Pemerintah Provinsi Kalbar juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ria Norsan menyebut pembangunan manusia menjadi salah satu unsur penting dalam penilaian IDI.

“Salah satu indikator penilaian IDI berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sumber daya manusia sangat penting bagi kemajuan daerah. Alhamdulillah, IPM Kalbar saat ini meningkat menjadi 72,09. Ke depan, target kita bisa mencapai angka 75. Jika IPM meningkat, maka kualitas demokrasi melalui IDI juga akan semakin baik,” harapnya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus memperkuat pendidikan politik masyarakat, transparansi pemerintahan, dan kolaborasi dengan media serta lembaga swadaya masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan di Kalbar untuk terus merawat demokrasi yang damai, inklusif, dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.