Pemprov Kalbar Optimistis Tingkatkan Kualitas SDM Lewat Penguatan Pendidikan

Inspirasikalbar, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat sektor pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Memasuki tahun kedua kepemimpinan Gubernur Kalbar Ria Norsan, sejumlah indikator pendidikan di Kalbar menunjukkan tren positif.

Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar mencatat peningkatan pada Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sepanjang 2025.

RLS Kalbar pada 2025 tercatat mencapai 8,07 tahun atau naik 0,29 poin di banding 2024 yang berada di angka 7,78 tahun. Sementara itu, HLS meningkat menjadi 12,69 tahun dari sebelumnya 12,68 tahun.

Peningkatan tersebut menunjukkan semakin terbukanya akses pendidikan bagi masyarakat di Kalimantan Barat.

RLS menggambarkan rata-rata lama pendidikan yang di tempuh masyarakat. Dengan capaian tersebut, masyarakat Kalbar kini rata-rata mampu menempuh pendidikan hingga setara kelas II SMP.

Sementara itu, capaian HLS menunjukkan anak-anak usia sekolah di Kalbar memiliki peluang pendidikan hingga jenjang SMA bahkan mendekati perguruan tinggi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal, mengatakan peningkatan indikator pendidikan tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan dan memperkuat sarana pendukung pembelajaran.

“Untuk mencapai itu tentu di perlukan akses pendidikan yang memadai, ketersediaan guru, pembangunan sekolah, penyediaan buku, dan berbagai dukungan lainnya. Itu yang terus kami upayakan,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kalbar juga terus memperkuat pembangunan sarana pendidikan melalui program rehabilitasi sekolah di berbagai daerah.

Pada 2025, sebanyak 26 SMA di Kalbar telah di revitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp36,16 miliar.

Selain penguatan infrastruktur pendidikan, pemerintah daerah juga menjalankan Program Retrieval untuk membantu siswa putus sekolah kembali melanjutkan pendidikan.

Program yang mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 88 Tahun 2021 tersebut memberikan bantuan sebesar Rp2 juta per bulan kepada siswa penerima program.

Pada 2025, program tersebut menjangkau lima siswa SMK dengan total anggaran Rp120 juta selama satu tahun.

Bantuan tersebut di gunakan untuk mendukung kebutuhan administrasi sekolah, perlengkapan pendidikan, transportasi, konsumsi, penginapan, hingga uang saku siswa.

Menurut Syarif Faisal, proses verifikasi penerima bantuan dilakukan secara ketat agar program tepat sasaran.

“Untuk memastikan stimulus ini tepat sasaran, data penerima kami minta dari satuan pendidikan dan kemudian diverifikasi oleh bidang PSMK serta pengawas sekolah,” katanya.

Pemerintah Provinsi Kalbar optimistis berbagai program penguatan pendidikan tersebut mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia sekaligus membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi generasi muda di Kalimantan Barat.