Ribuan Pulau Kecil di Indonesia Diprediksi Tenggelam, Warga Pesisir Terancam Mengungsi

InspirasiKalbar, Sains – Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia selalu bangga dengan bentangan 17.000 lebih pulau dari Sabang sampai Merauke. Namun, di balik keindahan garis pantai yang eksotis, sebuah ancaman senyap sedang terjadi. Wilayah kedaulatan Indonesia secara perlahan sedang menyusut. Bukan karena dianeksasi oleh negara asing, melainkan karena ditelan oleh lautan akibat krisis iklim global.

Laporan terbaru dari berbagai kajian lingkungan, termasuk proyeksi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), membunyikan alarm keras: Indonesia menghadapi risiko kehilangan ribuan pulau kecilnya dalam beberapa dekade mendatang. Kenaikan permukaan air laut global yang dipicu oleh pemanasan global kini bukan lagi sekadar teori di atas kertas kerja ilmiah, melainkan ancaman nyata yang siap menggusur puluhan juta warga di kawasan pesisir.

Berdasarkan kajian dari WALHI, sekitar 2.000 pulau kecil di Indonesia diproyeksikan berpotensi tenggelam pada tahun 2050. Angka yang mencengangkan ini sejalan dengan data resmi pemerintah yang disampaikan dalam forum iklim internasional, di mana sekitar 1.500 pulau kecil diprediksi akan hilang dari peta pada pertengahan abad ini.

Mengapa fenomena ini terjadi begitu masif di Indonesia?

Penyebab utamanya adalah percepatan perubahan iklim global. Suhu bumi yang terus memanas menyebabkan mencairnya tudung es di kutub serta memicu pemuaian termal air laut. Di kawasan Pasifik dan perairan Indonesia, air laut naik dengan laju rata-rata beberapa milimeter setiap tahunnya. Bagi pulau-pulau besar seperti Jawa atau Sumatra, beberapa milimeter mungkin terdengar kecil. Namun, bagi pulau-pulau kecil berdataran rendah dengan elevasi kurang dari 3 meter di atas permukaan laut, kenaikan ini adalah vonis mati yang datang secara perlahan.

Ancaman ini menjadi berkali-kali lipat lebih parah karena adanya “dosa lokal” berupa kerusakan lingkungan di tingkat domestik. Pesisir Indonesia tidak hanya dihantam oleh naiknya air dari laut, tetapi juga ditarik ke bawah oleh amblesnya permukaan tanah.

Kombinasi destruktif ini disebabkan oleh beberapa faktor utama:

1. Destruksi Hutan Mangrove: Pembabatan benteng alami pesisir demi proyek pembangunan, pariwisata massal, hingga alih fungsi menjadi tambak komersial membuat daratan kehilangan pelindung dari abrasi ombak.
2. Eksploitasi Air Tanah: Di kota-kota pesisir besar dan pulau padat, penyedotan air tanah secara ugal-ugalan membuat tanah kehilangan tekanan hidroliknya dan ambles.
3. Pembangunan Infrastruktur yang Salah Arah: Reklamasi pantai dan proyek infrastruktur keras seperti pembangunan tanggul laut raksasa sering kali justru merusak ekosistem laut tanpa menyelesaikan akar masalah krisis iklim.

Dampak dari krisis ini bukan lagi cerita masa depan; ia sedang berlangsung sekarang. Di Kepulauan Seribu, Jakarta, beberapa pulau kecil seperti Pulau Ubi Besar dan Pulau Ayer Kecil telah dinyatakan hilang dari permukaan air. Warganya terpaksa melakukan eksodus dan mengungsi ke pulau lain yang lebih aman.

Kisah nyata perjuangan ini bisa dilihat dari apa yang dilakukan oleh warga Pulau Pari di Kepulauan Seribu. Menolak tanah airnya tenggelam begitu saja, masyarakat Pulau Pari didampingi oleh WALHI melayangkan gugatan hukum iklim (climate lawsuit) bersejarah terhadap Holcim, salah satu perusahaan semen raksasa penyumbang emisi karbon terbesar dunia, di pengadilan Swiss. Langkah berani ini mewakili jeritan puluhan juta masyarakat pesisir di Indonesia dan global south yang menjadi korban pertama dari keserakahan industri global.

Sementara itu, di pesisir utara Pulau Jawa seperti Demak dan Pekalongan, fenomena banjir rob abadi telah menenggelamkan ribuan rumah, fasilitas umum, dan lahan produktif pertanian. Warga di sana terpaksa hidup berdampingan dengan genangan air laut tiap harinya, kehilangan mata pencaharian, dan perlahan menjadi kelompok pengungsi iklim (climate refugees).

Jika ribuan pulau benar-benar lenyap, dampak dominonya akan mengguncang stabilitas nasional:

• Krisis Kemanusiaan dan Sosial: Lebih dari 42 juta penduduk pesisir terancam kehilangan tempat tinggal. Mereka harus direlokasi, memicu ketimpangan ekonomi sosial dan konflik lahan baru di daratan utama.
• Ancaman Kedaulatan Negara: WALHI mengingatkan bahwa kedaulatan maritim Indonesia diukur dari titik-titik pulau terluar. Jika pulau-pulau batas negara ini tenggelam, maka otomatis luas zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan batas kedaulatan laut wilayah Indonesia ikut menyusut.
• Krisis Pangan dan Air Bersih: Tenggelamnya pesisir menghancurkan sektor perikanan lokal. Selain itu, pulau-pulau kecil yang tersisa akan mengalami krisis air bersih parah akibat intrusi air laut ke dalam sumber air tawar mereka

Indonesia berada di persimpangan jalan kritis. Menyelamatkan pulau-pulau kecil kita membutuhkan lompatan kebijakan yang radikal, bukan sekadar janji retoris dalam konferensi internasional.

Pemerintah harus segera menghentikan model pembangunan ekstraktif satu arah yang merusak ekosistem pesisir. Komitmen transisi energi bersih harus dipercepat untuk menekan emisi karbon. Di tingkat lokal, perlindungan dan restorasi ekosistem mangrove serta penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan pesisir harus menjadi harga mati.

Waktu kita tidak banyak. Ribuan pulau kecil kita sedang menghitung mundur menuju kepunahannya. Membiarkan pulau-pulau tersebut tenggelam sama saja dengan menenggelamkan masa depan kedaulatan, budaya, dan jutaan nyawa rakyat Indonesia. Saatnya bertindak nyata, sebelum peta Indonesia yang kita kenal hari ini hanya tinggal sejarah yang diceritakan kepada generasi mendatang. (Rida Ulkibria)