Pemerintah Gelar Apel Siaga Karhutla di Kalbar, Presiden Minta Pengendalian Terus Diperkuat

Inspirasikalbar, Pontianak – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar Apel Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis 16 April 2026. Apel ini menjadi langkah strategis dalam menghadapi potensi meningkatnya kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau tahun 2026.

Apel dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago. Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian besar terhadap upaya pengendalian karhutla di berbagai daerah rawan, termasuk Kalimantan Barat yang saat ini mencatat luas kebakaran tertinggi secara nasional.

“Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengendalian karhutla. Arahan beliau jelas, bahwa capaian yang sudah baik harus terus dijaga dan ditingkatkan,” ujarnya.

Menurut Menko Polkam, keberhasilan pengendalian karhutla selama ini tidak lepas dari kerja sama seluruh pihak mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, dunia usaha hingga masyarakat. Ia menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi dan integrasi lintas sektor agar kejadian karhutla dapat ditekan secara signifikan.

Berdasarkan data nasional periode 1 Januari hingga 31 Maret 2026, luas karhutla mencapai 55.324,2 hektare. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luas kebakaran tertinggi yakni mencapai 25.420,73 hektare, disusul Riau 8.555,37 hektare, Kepulauan Riau 4.167,78 hektare, Lampung 3.314,74 hektare dan Kalimantan Tengah 2.633,87 hektare.

Sementara itu, tim Manggala Agni bersama Satgas Dalkarhutla Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan 489 operasi pemadaman sepanjang Januari hingga Maret 2026, dengan total luas penanganan sekitar 1.845,59 hektare.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Karhutla sejak 2 Februari hingga 15 November 2026. Berbagai langkah antisipasi juga terus dilakukan, mulai dari penguatan koordinasi lintas sektor, patroli terpadu, monitoring hotspot, edukasi masyarakat, operasi modifikasi cuaca hingga penyediaan sarana dan dukungan operasi udara.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menegaskan bahwa Indonesia terus menunjukkan kemajuan dalam pengendalian karhutla berkat penguatan koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah.

“Kita bangga bahwa Indonesia adalah bangsa pembelajar. Kita belajar dari kesalahan masa lalu dan terus memperbaiki berbagai kekurangan. Jika melihat tren beberapa tahun terakhir, kejadian karhutla terus menurun,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa pendekatan pencegahan menjadi kunci utama, terutama melalui pengelolaan tata air di lahan gambut agar tinggi muka air tanah tetap optimal dan mampu mencegah kebakaran sejak dini.

Menurut Raja Juli Antoni, penetapan status siaga darurat di daerah rawan karhutla sangat penting agar dukungan pemerintah pusat dapat segera dioperasionalkan, termasuk pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca berdasarkan rekomendasi BMKG.

Usai apel siaga, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana yang dihadiri Menteri Lingkungan Hidup, Kepala BNPB, Kepala BMKG serta Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Rapat tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan memastikan kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman karhutla selama musim kemarau 2026.

Pemerintah berharap melalui sinergi seluruh pihak, kejadian karhutla di Kalimantan Barat maupun daerah lain dapat ditekan sedini mungkin demi menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.