DPP ARUN Minta ATR/BPN Bekukan Sementara HGU Tiga Perusahaan Sawit di Ketapang

InspirasiKalbar, Ketapang – Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPP ARUN) mengajukan permohonan resmi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar pemerintah membekukan sementara Hak Guna Usaha (HGU) milik tiga perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

DPP ARUN telah menyerahkan surat permohonan tersebut kepada Kementerian ATR/BPN di Jakarta melalui bagian persuratan. Dalam permohonan itu, DPP ARUN bertindak sebagai Tim Kuasa Hukum masyarakat berdasarkan surat kuasa dari warga Desa Teluk Bayur, Desa Pelanjau Jaya, dan Desa Suka Karya yang mengaku masih menghadapi konflik agraria.

Tiga perusahaan yang menjadi objek permohonan tersebut yakni PT Prakarsa Tani Sejati (PTS), PT Budidaya Agro Lestari (BAL), dan PT Sandika Nata Palma (SNP). Selain meminta pembekuan sementara HGU, DPP ARUN juga mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap legalitas HGU ketiga perusahaan tersebut.

Mereka juga meminta pemerintah menghentikan sementara proses perpanjangan maupun pembaruan HGU, membentuk Tim Investigasi Terpadu, melaksanakan pengukuran ulang secara partisipatif bersama masyarakat, serta melakukan verifikasi lapangan terhadap seluruh data yang masyarakat sampaikan.

DPP ARUN menyatakan, langkah tersebut merupakan upaya hukum masyarakat agar penyelesaian konflik agraria berlangsung melalui mekanisme yang sah sesuai kewenangan pemerintah.

Tim Kuasa Hukum masyarakat DPP ARUN yang menandatangani permohonan tersebut terdiri atas Yudi Rijali Muslim, S.H., M.H., Saaqib Faiz Ba’arrffan, S.H., M.H., M. Fathurrahman, J.S., S.H., dan Yakarias Irawan, S.Pt., M.P.

Anggota Tim Kuasa Hukum DPP ARUN, Yakarias Irawan, mengatakan permohonan itu berangkat dari berbagai laporan masyarakat yang selama bertahun-tahun belum memperoleh kepastian hukum atas persoalan tanah yang mereka hadapi.

“Kami tidak datang untuk menghakimi siapa pun. Kami datang membawa data, hasil investigasi, serta aspirasi masyarakat agar pemerintah menjalankan kewenangannya untuk melakukan evaluasi. Negara memiliki instrumen hukum guna memastikan seluruh proses pemberian maupun pelaksanaan HGU telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Yakarias.

Yakarias menjelaskan, apabila hasil pemeriksaan pemerintah membuktikan seluruh administrasi pertanahan telah memenuhi ketentuan, maka hasil tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi perusahaan.

Sebaliknya, apabila pemerintah menemukan pelanggaran administrasi maupun ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, pemerintah memiliki kewenangan mengambil langkah sesuai mekanisme hukum.

Menurut Yakarias, konflik agraria yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tidak boleh terus berlarut tanpa penyelesaian yang jelas.

“Konflik yang terus berlangsung tanpa kepastian paling merugikan masyarakat. Namun, perusahaan juga memerlukan kepastian hukum agar kegiatan usahanya tidak terus berada dalam bayang-bayang sengketa. Karena itu, audit dan evaluasi menjadi jalan yang paling objektif,” ujarnya.

Melalui surat permohonan tersebut, DPP ARUN juga meminta Kementerian ATR/BPN menugaskan Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang untuk melaksanakan verifikasi lapangan terhadap berbagai data yang masyarakat sampaikan.

Verifikasi tersebut mencakup riwayat perolehan tanah, pelepasan hak, pembayaran ganti rugi, kesesuaian batas HGU, hingga pelaksanaan kewajiban perusahaan sebagaimana peraturan perundang-undangan mengatur.

Yakarias berharap pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap konflik agraria di Kabupaten Ketapang yang menurutnya telah berlangsung cukup lama dan melibatkan banyak masyarakat.

“Harapan kami sederhana. Pemerintah memeriksa seluruh persoalan ini secara profesional, independen, dan transparan. Apa pun hasil pemeriksaannya harus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Itulah tujuan utama permohonan yang kami sampaikan,” tegasnya.

DPP ARUN menegaskan, permohonan pembekuan sementara HGU tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong penyelesaian konflik agraria melalui jalur hukum dan administrasi negara. Langkah itu sekaligus bertujuan mendukung pelaksanaan reforma agraria yang berkeadilan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.