Ketika Alutsista Harus Berbicara dalam Satu Bahasa, Kemhan Dorong Interoperabilitas TNI

InspirasiKalbar, Jakarta – Di balik deretan meja rapat dan suasana serius di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) Jakarta, Selasa (22/9/2026), ada satu persoalan penting yang sedang dibahas: bagaimana memastikan berbagai alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dapat bekerja sebagai satu kesatuan.

Forum Diskusi dan Rapat Terbatas Peningkatan Interoperabilitas Alutsista TNI tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) sekaligus Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional (DPN), Donny Ermawan Taufanto. Kegiatan itu diselenggarakan DPN dengan fokus pada peningkatan interoperabilitas alutsista untuk mendukung operasi gabungan yang terintegrasi.

Bagi dunia pertahanan modern, kekuatan tidak hanya berbicara tentang seberapa canggih sebuah pesawat, kapal perang, kendaraan tempur, radar, atau sistem persenjataan. Kemampuan berbagai perangkat tersebut untuk saling terhubung dan bertukar informasi juga menjadi bagian penting dalam menjalankan operasi.

Dalam forum tersebut, Donny menekankan bahwa dinamika ancaman saat ini berkembang dengan cepat. Ancaman yang dihadapi tidak hanya berbentuk militer, tetapi juga dapat bersifat nirmiliter dan hibrida.

Kondisi tersebut membuat sistem pertahanan dituntut untuk semakin adaptif dan terintegrasi. Menurut Donny, keberhasilan operasi tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah platform maupun daya hancur persenjataan, tetapi juga oleh kemampuan memperoleh informasi dengan cepat, membangun situational awareness, serta mengandalkan sistem komando dan kendali yang dapat bekerja secara efektif.

Dalam unggahan resmi Kemhan di Threads, Donny juga menegaskan bahwa interoperabilitas menjadi fondasi agar personel, doktrin, data, jaringan, sensor, sistem komando dan kendali, serta alutsista dapat bekerja sebagai satu kesatuan operasi.

Bayangkan ketika satu unit memiliki informasi penting, tetapi informasi tersebut tidak dapat diteruskan dengan cepat kepada unit lainnya. Teknologi yang canggih sekalipun dapat menghadapi kendala ketika sistem yang digunakan tidak mampu berkomunikasi satu sama lain.

Interoperabilitas pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan berbagai unsur pertahanan untuk bekerja bersama. Dalam konteks TNI, hal ini menjadi relevan karena operasi gabungan melibatkan berbagai matra dan perangkat dengan fungsi yang berbeda.

Artinya, pembahasan interoperabilitas bukan sekadar mengenai pembelian alutsista baru. Ada persoalan yang lebih luas, mulai dari sistem komunikasi, jaringan data, sensor, sistem komando dan kendali, doktrin, hingga kesiapan personel.

Kemhan sendiri sebelumnya juga memasukkan interoperabilitas sebagai salah satu aspek dalam pengembangan dan pengadaan alutsista. Dokumen perencanaan TNI AD, misalnya, mencantumkan kebutuhan interoperabilitas baik antar-kesenjataan maupun antar-matra sebagai bagian dari pembangunan kekuatan pertahanan.

Forum yang berlangsung di Jakarta tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai bagaimana kemampuan berbagai unsur pertahanan dapat diintegrasikan untuk mendukung operasi gabungan.

Ketika teknologi pertahanan semakin berkembang, kebutuhan terhadap sistem yang mampu terhubung menjadi semakin penting. Pesawat, kapal, kendaraan tempur, radar, sensor, pusat komando, hingga personel di lapangan membutuhkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat.

Pada akhirnya, interoperabilitas menjadi salah satu bagian dari upaya membangun sistem pertahanan yang tidak hanya memiliki perangkat berteknologi tinggi, tetapi juga mampu mengintegrasikan berbagai unsur tersebut dalam satu pola operasi.

Bagi masyarakat, pembahasan ini mungkin terdengar teknis dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, di balik istilah seperti interoperabilitas, sensor, jaringan, serta sistem komando dan kendali, terdapat satu gagasan sederhana, berbagai unsur pertahanan harus mampu bekerja bersama ketika menghadapi situasi yang membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi. (Fahrodin)