Dari Desa, Jalan Keadilan Mulai Dibuka

InspirasiKalbar, Jakarta – Kehadiran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperluas akses bantuan hukum di desa. Layanan bantuan hukum masyarakat tersebut kini telah menjangkau sekitar 83.960 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Upaya ini menjadi bagian dari pembahasan Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo membahas sejumlah agenda strategis bersama jajaran pejabat negara. Hadir Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Kepala BRIN Arif Satria, Kepala BNN Suyudi Ario Seto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Salah satu perhatian utama adalah bagaimana masyarakat di tingkat akar rumput dapat memperoleh akses terhadap layanan hukum secara lebih mudah. Melalui Pusat Bantuan Hukum Kementerian Hukum, pemerintah mendorong keberadaan Posbankum sebagai ruang awal bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan, informasi, serta penyelesaian persoalan hukum.

Bagi masyarakat desa, persoalan hukum tidak selalu berbentuk perkara besar. Perselisihan antarwarga, masalah keluarga, maupun persoalan sosial dapat berkembang menjadi konflik apabila tidak segera mendapatkan jalan keluar.

Di sinilah pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif mendapatkan peran. Penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memberikan ruang bagi pihak-pihak yang berselisih untuk berdialog, melakukan mediasi, dan mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama.

14 Ribu Aduan Berhasil Diselesaikan

Dari sekitar 16.000 aduan masyarakat yang masuk, sekitar 14.000 kasus berhasil diselesaikan di luar proses persidangan melalui mekanisme mediasi dan pendekatan restorative justice.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan hukum tidak selalu harus berakhir di ruang sidang. Dengan adanya mekanisme mediasi, masyarakat memiliki alternatif untuk menyelesaikan persoalan secara lebih dekat dengan lingkungan tempat mereka tinggal.

Penyelesaian melalui mekanisme tersebut juga memberikan dampak terhadap efisiensi anggaran negara. Berdasarkan materi yang disampaikan pemerintah, langkah tersebut diperkirakan mampu menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp1,2 triliun.

Namun, di balik angka tersebut terdapat persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana hukum dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kehadiran layanan hukum di tingkat desa menjadi penting karena masyarakat tidak harus selalu menghadapi persoalan hukum seorang diri.

Membawa Hukum lebih Dekat

Perluasan Posbankum hingga sekitar 83.960 desa dan kelurahan menunjukkan upaya menghadirkan layanan hukum lebih dekat kepada masyarakat.

Bagi warga yang selama ini memandang persoalan hukum sebagai sesuatu yang rumit dan sulit dijangkau, keberadaan bantuan hukum tingkat desa dapat menjadi pintu awal untuk memperoleh informasi dan pendampingan.

Pendekatan restorative justice juga memiliki dimensi sosial yang penting. Di lingkungan desa, hubungan antarwarga biasanya berlangsung dalam jangka panjang. Ketika terjadi perselisihan, penyelesaiannya tidak hanya berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi, tetapi juga bagaimana hubungan sosial dapat tetap berjalan setelah konflik berakhir.

Karena itu, dialog dan mediasi menjadi bagian penting dalam mencari penyelesaian yang tidak hanya menyelesaikan persoalan, tetapi juga membuka kemungkinan pemulihan hubungan di antara pihak-pihak yang terlibat.

Menjaga Masa Depan Generasi Muda

Pembahasan di Istana Merdeka tidak hanya menyoroti persoalan hukum. Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap masa depan generasi muda melalui penguatan bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial.

Lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak dan generasi muda menjadi bagian penting dalam pembangunan jangka panjang. Pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial saling berkaitan dalam membentuk generasi yang sehat, produktif, serta mampu menghadapi tantangan di masa depan.

Penguatan akses hukum di tingkat desa dan perhatian terhadap generasi muda pada akhirnya memiliki tujuan yang saling berkaitan, yakni membangun masyarakat yang memperoleh perlindungan sekaligus memiliki kesempatan untuk berkembang.

Dari desa, keadilan dapat dimulai dari hal yang sederhana: adanya tempat untuk bertanya, ruang untuk berdialog, dan kesempatan bagi masyarakat menyelesaikan persoalan tanpa harus selalu berhadapan dengan proses yang panjang.

Sebab, keadilan bukan hanya tentang bagaimana sebuah perkara berakhir. Keadilan juga menyangkut seberapa dekat negara hadir ketika masyarakat membutuhkan bantuan dan seberapa besar ruang yang tersedia untuk mencari penyelesaian secara adil dan manusiawi.(Fahrodin)