Ria Norsan Pastikan Penanganan Karhutla Tetap Jadi Prioritas Kalbar

Inspirasikalbar,PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tengah proses pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Gubernur Kalbar Ria Norsan menegaskan penanganan bencana menjadi salah satu fokus pemerintah, dengan dukungan kebijakan anggaran yang disiapkan untuk merespons kondisi di lapangan.

Hal itu disampaikan Norsan saat menyampaikan Nota Penjelasan Gubernur terhadap Rancangan APBD Perubahan 2026 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Senin (7/9/2026).

Norsan mengatakan Karhutla bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas warga, serta stabilitas sosial dan ekonomi daerah.

“Pemerintah Provinsi Kalbar bersama pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait, dunia usaha, serta elemen masyarakat dan relawan terus melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan sesuai kewenangan masing-masing. Langkah-langkah ini membutuhkan dukungan kebijakan anggaran yang taktis, terukur, dan berpihak langsung kepada kepentingan masyarakat,” ujar Norsan.

APBD Perubahan Jadi Instrumen Respons Pemerintah

Menurut Norsan, perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian pendapatan dan belanja daerah. Anggaran juga harus mampu menjadi instrumen strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat, terutama ketika daerah menghadapi kondisi darurat.

Dalam rancangan APBD Perubahan 2026, pendapatan daerah disesuaikan dari Rp5.450.221.283.795 menjadi Rp5.763.262.023.054.

Belanja daerah meningkat dari Rp5.700.221.283.795 menjadi Rp6.210.744.018.051,63. Sedangkan penerimaan pembiayaan naik dari Rp300 miliar menjadi Rp497.481.994.997,63.

Penerimaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya berdasarkan hasil audit BPK RI.

Sehari kemudian, Norsan kembali menegaskan bahwa penanganan Karhutla masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Saat ditemui di Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (8/9/2026), ia menyebut titik api masih ditemukan di Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya.

“Upaya-upaya kita tetap terus ya, memadamkan api yang masih. Sekarang yang masih banyak api itu di Ketapang. Sampai tadi sore ini sudah tinggal 56 titik api, kemudian juga di Kubu Raya nih masih,” kata Norsan.

BTT Digeser untuk Penanganan Bencana

Pemprov Kalbar memperkuat kolaborasi dengan berbagai unsur untuk mempercepat penanganan. Selain TNI dan Polri, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, mahasiswa, organisasi masyarakat dan masyarakat umum turut terlibat.

“Jadi tetap upaya kita terus berkolaborasi dengan TNI Polri, kemudian juga Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, dan juga termasuk mahasiswa-mahasiswa yang ikut membantu juga ya, dan juga masyarakat umum yang ikut membantu, artinya ormas dan lain sebagainya,” jelasnya.

Norsan juga memastikan dukungan anggaran telah disiapkan meski APBD Perubahan 2026 belum ditetapkan.

“Kita sudah, dari dana BTT itu kita geser dulu ya untuk penangguhan kegiatan ini. Jadi walaupun belum ketok palu perubahan, mungkin dalam waktu dekat ketok palu, namun insyaallah kita sudah bisa gunakan dana ini. Kita prioritaskan khusus penanggulangan bencana,” tegasnya.

Dengan kebijakan tersebut, penanganan Karhutla tetap dapat dilakukan sembari proses pembahasan APBD Perubahan berlangsung di DPRD Kalbar.

Pemprov Kalbar juga terus mengandalkan sinergi lintas sektor untuk menekan jumlah titik api serta meminimalkan dampak kebakaran terhadap masyarakat dan lingkungan.

Meta Description:
Gubernur Ria Norsan memastikan Karhutla menjadi prioritas APBD Perubahan 2026 dengan menggeser anggaran BTT untuk memperkuat penanganan bencana di Kalbar.