Bahlil Lahadalia Dapat mandat Baru, Hilirisasi dan Transisi Energi Jadi Fokus

InspirasiKalbar, Jakarta – Suasana Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 1 Oktober 2026, menjadi saksi perubahan susunan Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sekaligus tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari pengangkatan sejumlah menteri dan wakil menteri untuk melanjutkan masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029. Pengangkatan Bahlil didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104/P Tahun 2026.

Dengan mandat baru tersebut, perhatian pemerintah diarahkan pada dua agenda yang saling berkaitan, yakni hilirisasi dan transisi energi. Keduanya menjadi bagian dari agenda Asta Cita Presiden Prabowo yang menurut Bahlil perlu terus dikonsolidasikan dan dipercepat pelaksanaannya.

Dari Hilirisasi hingga Ketahanan Energi

Bahlil mengatakan koordinasi di tingkat kementerian koordinator akan diarahkan untuk mempercepat eksekusi berbagai program hilirisasi dan transisi energi. Menurutnya, sektor ESDM memiliki hubungan erat dengan agenda hilirisasi.

Ia menyebut sekitar 90 persen dari total investasi hilirisasi berada di sektor ESDM. Karena itu, Bahlil menyatakan aktivitas kantor Menko Hilirisasi dan Transisi Energi untuk sementara akan tetap berada di lingkungan Kementerian ESDM sambil melihat perkembangan selanjutnya.

Agenda tersebut berlangsung ketika pemerintah juga tengah mendorong ketahanan dan kemandirian energi. Sebelumnya, pemerintah telah menempatkan percepatan energi bersih dan terbarukan sebagai salah satu perhatian dalam agenda transisi energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya.

Tantangan di Depan Mata

Mandat baru Bahlil tidak hanya berkaitan dengan koordinasi kebijakan. Pelaksanaannya juga bersinggungan dengan berbagai sektor, mulai dari sumber daya mineral, investasi, energi baru dan terbarukan hingga penguatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

Pemerintah sebelumnya telah menjalankan sejumlah proyek hilirisasi yang memasuki tahap implementasi. Salah satunya adalah proyek strategis yang ditindaklanjuti setelah kajian Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

Usai pelantikan, Bahlil menyatakan akan menjalankan tugas sesuai kewenangan dan arahan Presiden yang tertuang dalam Keputusan Presiden. Ia juga menegaskan bahwa kementerian teknis tetap menjalankan tugasnya dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Pelantikan di Istana Negara itu pun menandai babak baru bagi koordinasi kebijakan hilirisasi dan transisi energi. Di tengah kebutuhan menjaga ketahanan energi sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, pelaksanaan kebijakan tersebut akan menjadi bagian penting dari pekerjaan pemerintah pada sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih.(Fahrodin)