Beranda Berita Gubernur Kalbar Terbitkan Regulasi Hukum Karhutla

Gubernur Kalbar Terbitkan Regulasi Hukum Karhutla

Oleh Redaksi 2 - 18 September 2026, 10:19

Inspirasikalbar,PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat mengambil langkah strategis dalam menata regulasi daerah yang berkaitan dengan pembukaan lahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Langkah tersebut dilakukan setelah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Produk Hukum Daerah bersama Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri pada Rabu (16/9/2026).

Dalam rapat tersebut, Kemendagri mengidentifikasi lima Peraturan Bupati dan dua Peraturan Wali Kota yang perlu dilakukan pencabutan. Regulasi tersebut masih menggunakan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 sebagai salah satu landasan hukum, sementara Pergub tersebut telah dicabut melalui Perda Kalbar Nomor 1 Tahun 2022.

Menindaklanjuti hasil tersebut, Gubernur Kalimantan Barat menerbitkan Surat Nomor 100.3.2/579/RO-KUM tanggal 16 September 2026 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Daerah.

Kepala Biro Hukum Setda Kalbar, Deasy Arisanti, S.H., M.H., mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari penataan produk hukum daerah agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi.

“Yang dilakukan adalah penataan dan penyesuaian produk hukum agar memiliki dasar hukum yang sesuai dan tidak terjadi tumpang tindih regulasi,” jelasnya.

Deasy memastikan penataan regulasi tersebut tidak menghapus pengaturan mengenai pembukaan lahan berbasis kearifan lokal. Perda Kalbar Nomor 1 Tahun 2022 tetap berlaku dan mengatur sejumlah aspek, mulai dari tata cara pembukaan lahan, perlindungan lingkungan, pembinaan dan pengawasan, hingga pelaporan.

Menurutnya, kebijakan pembukaan lahan berbasis kearifan lokal tetap harus memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta prinsip pencegahan karhutla.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama pemerintah kabupaten/kota selanjutnya akan memperkuat koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pencegahan karhutla dengan mengedepankan perlindungan lingkungan, keselamatan masyarakat dan kepastian hukum.