Pemanfaatan Anggaran Negara: Kebutuhan Riil VS Proyek Seremonial

InspirasiKalbar, Opini – Angkanya bisa mencapai triliunan rupiah, tetapi kebutuhan masyarakat sering kali justru sangat sederhana. Sekolah yang tidak bocor, fasilitas kesehatan yang memadai, jalan yang bisa dilewati dengan nyaman, atau guru yang mendapat kesejahteraan layak. Hal-hal seperti ini mungkin tidak terdengar spektakuler, tetapi dampaknya langsung dirasakan.

Karena itu, ketika ada rencana belanja pemerintah yang nilainya cukup fantastis untuk sesuatu yang dianggap tidak terlalu mendesak, publik tentu akan bertanya. Bukan karena masyarakat tidak ingin pemerintah berkembang, melainkan karena setiap rupiah yang dibelanjakan berasal dari uang publik.

Salah satu contoh yang sempat ramai dibicarakan adalah usulan anggaran BNN pada 2021. Dalam usulan tambahan anggaran sekitar Rp1,2 triliun, terdapat alokasi Rp25,7 miliar untuk pembentukan 414 Desa Bersinar sekaligus pembangunan Podcast Studio Cegah Narkoba. Informasi tersebut kemudian ikut menjadi bahan perbincangan di media sosial.

Kalau mendengar kata “podcast studio”, kesannya memang cukup modern. Ada kamera, mikrofon, lampu, dan berbagai peralatan produksi. Di tengah zaman ketika hampir semua orang bisa menjadi content creator, pemerintah pun tentu tidak ingin ketinggalan.

Namun, pertanyaan yang lebih penting bukanlah apakah pemerintah boleh membuat podcast. Tentu boleh. Komunikasi publik memang harus mengikuti perkembangan teknologi. Kampanye antinarkoba juga bisa menjadi lebih menarik jika disampaikan melalui video pendek, podcast, atau media sosial. Yang perlu dipertanyakan adalah berapa besar biaya yang diperlukan dan seberapa besar manfaat yang benar-benar dihasilkan.

Sebab, masyarakat juga melihat realitas yang berbeda di lapangan. Masih ada sekolah yang membutuhkan renovasi. Ada fasilitas pendidikan yang belum memadai. Ada pula guru yang menghadapi persoalan kesejahteraan dan keterbatasan fasilitas untuk mengajar. Ironisnya, kebutuhan-kebutuhan tersebut memang tidak terlalu fotogenik.

Renovasi toilet sekolah, misalnya, mungkin tidak akan menghasilkan foto peresmian yang terlihat megah. Tidak ada backdrop besar, tidak ada lampu studio, dan tentu saja tidak ada konten “room tour”. Tetapi bagi siswa yang menggunakannya setiap hari, toilet yang layak jauh lebih penting daripada sesuatu yang sekadar terlihat modern.

Begitu juga dengan ruang kelas. Sebuah ruangan yang nyaman mungkin tidak akan menjadi bahan pembicaraan di media sosial. Namun, bagi siswa dan guru yang menghabiskan waktu berjam-jam di dalamnya, kondisinya jelas berpengaruh.

Pemerintah sebenarnya telah menyediakan anggaran yang besar untuk pendidikan. Pada 2026, anggaran pendidikan mencapai Rp757,8 triliun atau sekitar 20 persen dari belanja negara. Sebagian dana tersebut digunakan untuk tenaga pendidik dan peningkatan fasilitas pendidikan. Pemerintah juga menargetkan renovasi 11.686 sekolah dan 850 madrasah.

Besarnya anggaran tersebut menunjukkan bahwa pendidikan memang menjadi salah satu prioritas. Tantangannya kemudian bukan hanya soal berapa banyak uang yang dialokasikan, tetapi bagaimana uang tersebut digunakan.

Anggaran yang besar tidak otomatis menyelesaikan persoalan jika penggunaannya tidak tepat sasaran. Sama seperti memiliki uang belanja yang banyak tetapi akhirnya habis untuk membeli barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Bedanya, kalau uang pribadi habis, mungkin yang pusing hanya diri sendiri. Kalau uang negara yang tidak efektif digunakan, dampaknya bisa dirasakan jauh lebih banyak orang.

Karena itu, ukuran keberhasilan sebuah proyek seharusnya tidak berhenti pada kalimat “anggarannya sudah terserap”. Proyek selesai dibangun juga belum tentu berarti masalah selesai. Yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelahnya.

Apakah masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik? Apakah fasilitas tersebut benar-benar digunakan? Berapa banyak orang yang mendapatkan manfaat? Dan yang tidak kalah penting, apakah hasilnya sebanding dengan uang yang dikeluarkan?

Pertanyaan seperti ini bukan bentuk kebencian kepada pemerintah. Justru sebaliknya, kritik terhadap penggunaan anggaran merupakan bagian dari pengawasan publik. Masyarakat berhak tahu ke mana uang yang mereka bayarkan melalui pajak dan berbagai penerimaan negara digunakan.

Apalagi di era media sosial. Informasi mengenai anggaran bisa menyebar dalam hitungan menit. Sayangnya, yang beredar sering kali hanya potongan informasi. Angka besar ditampilkan, konteksnya hilang, lalu publik diminta menyimpulkan sendiri.

Di titik ini, pemerintah juga punya tanggung jawab untuk memberikan penjelasan yang mudah dipahami. Jika sebuah proyek memang diperlukan, jelaskan alasannya. Berapa biayanya, apa targetnya, siapa penerima manfaatnya, dan bagaimana keberhasilannya akan diukur. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu menebak-nebak apakah sebuah proyek benar-benar dibutuhkan atau hanya terlihat menarik di atas proposal.

Teknologi dan inovasi tetap penting. Pemerintah tidak harus selalu memilih cara lama hanya karena lebih murah. Podcast, studio produksi, aplikasi, dan berbagai fasilitas digital bisa saja menjadi investasi yang bermanfaat jika memang digunakan secara efektif.

Tetapi modern bukan berarti mahal. Dan mahal juga tidak otomatis berarti efektif. Ada kalanya sesuatu yang terlihat sederhana justru memberikan manfaat jauh lebih besar. Memperbaiki sekolah mungkin tidak se-glamor membangun studio. Meningkatkan kesejahteraan guru mungkin tidak menghasilkan konten peresmian yang viral. Memperbaiki fasilitas kesehatan mungkin juga tidak terlihat keren di proposal. Namun, masyarakat tidak membutuhkan anggaran yang terlihat keren. Mereka membutuhkan hasil yang terasa.

Pada akhirnya, uang negara seharusnya tidak hanya menghasilkan proyek yang selesai, tetapi juga persoalan yang berhasil diselesaikan. Jika sebuah proyek memang memberikan manfaat besar, tentu tidak ada alasan untuk menolaknya. Tetapi ketika masih ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, mempertanyakan skala prioritas bukanlah sesuatu yang berlebihan.

Mungkin sebelum mengeluarkan anggaran dalam jumlah besar, pemerintah hanya perlu mengajukan satu pertanyaan sederhana: kalau uang ini digunakan untuk kebutuhan lain, apakah manfaatnya bisa lebih besar? Kalau jawabannya iya, mungkin sudah waktunya prioritas anggaran ikut berubah.

Sebab APBN bukan panggung untuk menunjukkan siapa yang paling modern. Pada akhirnya, yang dinilai masyarakat bukan seberapa megah proyeknya, tetapi seberapa nyata manfaatnya. (Rida Ulkibria)