Target LBS Kubu Raya Berproses 85 Pesen, Menunggu Pusat

Inspirasikalbar, KUBU RAYA – Upaya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih terbentur kebijakan pemerintah pusat.

Penetapan target Lahan Baku Sawah (LBS) oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi hambatan utama yang berpotensi memperlambat pengembangan kawasan, investasi, hingga pembangunan permukiman di daerah tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya, Supratmansyah, mengungkapkan Kementerian ATR/BPN menetapkan LBS Kubu Raya mencapai sekitar 28 ribu hektare.

Dari luasan itu, sekitar 87 persen atau kurang lebih 25 ribu hektare harus di tetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Sementara itu, Kubu Raya saat ini baru memiliki sekitar 16 ribu hektare LP2B. Selisih luasan yang masih cukup besar inilah yang membuat proses perubahan RTRW belum dapat di tuntaskan.

“Untuk LBS nanti akan di update menjadi LP2B. Persyaratannya sekitar 87 persen atau kurang lebih 25 ribu hektare. Yang kita miliki saat ini baru sekitar 16 ribu hektare. Ini menjadi kendala dalam proses penetapan perubahan RTRW,” kata Supratmansyah, Jumat(19/6/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya mencari jalan keluar dengan mengusulkan agar sejumlah kawasan yang saat ini sudah berkembang menjadi permukiman tidak lagi di masukkan sebagai lahan sawah yang harus di pertahankan.

“Kita sudah berupaya agar lahan yang sudah berkembang menjadi permukiman bisa di geser. Namun keputusan akhirnya tetap berada di Kementerian ATR. Saat ini kita masih terus berikhtiar,” ujarnya.

Keputusan Ada di tangan Pemerintah Pusat

Menurut Supratmansyah, nasib usulan tersebut sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Perubahan RTRW harus melalui pembahasan lintas sektoral yang melibatkan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, kementerian yang membidangi perkebunan, hingga Kementerian PUPR, khususnya terkait kawasan irigasi.

“Kalau di tanya peluangnya, saya tidak berani berandai-andai. Karena nanti di putuskan melalui rapat lintas sektoral. Jadi pembahasannya memang cukup kompleks,” katanya.

Belum rampungnya revisi RTRW di khawatirkan berdampak pada arah pembangunan Kubu Raya. Dokumen tata ruang menjadi dasar penerbitan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang, mulai dari pengembangan kawasan permukiman, investasi, kawasan industri, hingga pembangunan infrastruktur.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

Sejumlah kawasan yang sebelumnya merupakan lahan pertanian kini telah berkembang menjadi kawasan permukiman, sehingga di perlukan penyesuaian tata ruang agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan perlindungan lahan pertanian produktif.