Putusan Banding Ungkap Dugaan Persekongkolan Proyek BP2TD Mempawah

Inspirasikalbar, PONTIANAK – Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK mengungkap rangkaian dugaan persekongkolan dalam proyek pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Kalimantan di Kabupaten Mempawah yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 senilai Rp128,38 miliar.

Dalam perkara tersebut, terdakwa Erry Iriansyah dinyatakan berperan sebagai pengendali pelaksanaan sejumlah paket pekerjaan yang diduga diatur sejak proses lelang hingga pelaksanaan proyek.

Berdasarkan amar dakwaan yang termuat dalam putusan, proyek BP2TD terdiri atas lima paket utama, yakni pembangunan Gedung Paket 1, Paket 2, Paket 3, Paket 4, serta pekerjaan Infrastruktur dan Lansekap dengan total anggaran mencapai Rp128,38 miliar. Pengelolaan anggaran berada di bawah Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.  

Dalam uraian putusan disebutkan, Erry Iriansyah diduga melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Prayitno sebelum proses pelelangan dimulai. Bahkan, menurut putusan tersebut, terdakwa diperkenalkan kepada Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) untuk membahas pelaksanaan tender proyek.  

Majelis hakim juga mengutip fakta persidangan bahwa pada Januari 2016 terdakwa menyetor uang Rp40 juta ke rekening pribadi Ketua Pokja ULP setelah meminta nomor rekening yang bersangkutan. Dalam putusan disebutkan, uang tersebut diberikan sebagai “uang perkenalan” sekaligus disertai permintaan agar perusahaan yang digunakan terdakwa memenangkan pelelangan.  

Selanjutnya, beberapa perusahaan disebut digunakan mengikuti tender, di antaranya PT Malabar Mandiri, PT Azka Raya Kalbar, PT Rajawali Sakti Kalbar, serta PT Mitra Usaha Khatulistiwa. Putusan menyebut sebagian perusahaan tersebut berada di bawah kendali terdakwa, sementara perusahaan lain dipinjam dengan imbalan tertentu kepada pemiliknya.  

Dalam proses evaluasi lelang, putusan menyebut terjadi komunikasi intensif antara PPK dan Ketua Pokja ULP mengenai perusahaan yang akan diluluskan pada setiap tahapan evaluasi. Hasilnya, PT Malabar Mandiri ditetapkan sebagai pemenang Paket 1, sedangkan PT Azka Raya Kalbar memenangkan Paket 2. Sementara pekerjaan Infrastruktur dan Lansekap dimenangkan PT Rajawali Sakti Kalbar, sedangkan Paket 4 dimenangkan PT Teknik Jaya Mandaya yang menurut putusan juga dikendalikan terdakwa.  

Majelis hakim juga menguraikan adanya dugaan bahwa setelah penetapan pemenang tender, terdakwa melaporkan hasil tersebut kepada Ria Norsan. Dalam putusan dikutip percakapan bahwa terdakwa menyampaikan “perusahaan yang kita pakai sudah menang”, yang kemudian dijawab “silahkan diatur pekerjaan di lapangan”. Uraian tersebut merupakan bagian dari pertimbangan fakta yang dimuat dalam putusan pengadilan.  

Pada tahap pelaksanaan proyek, hasil pemeriksaan fisik oleh tim ahli dari Politeknik Negeri Bandung menemukan berbagai kekurangan spesifikasi pekerjaan di sejumlah paket. Di Paket 1 ditemukan beberapa item struktur atap tidak dikerjakan serta mutu beton lebih rendah dari spesifikasi. Pada Paket 4, sebagian bangunan rumah dinas dinyatakan tidak memenuhi syarat keandalan bangunan dan dinilai tidak layak fungsi karena mengalami penurunan tanah yang masih aktif.  

Untuk pekerjaan Infrastruktur dan Lansekap, tim ahli menemukan sejumlah kekurangan volume pekerjaan, penggunaan material urug yang tidak sesuai spesifikasi, hingga kerusakan struktur dermaga akibat pemasangan pondasi yang tidak optimal. Temuan tersebut menjadi bagian dari alat bukti yang dipertimbangkan majelis hakim dalam perkara tersebut.  

Perkara ini diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak dalam tingkat banding. Seluruh fakta yang dimuat di atas merupakan bagian dari pertimbangan hukum dan uraian putusan pengadilan, sehingga tidak dapat dimaknai sebagai kesimpulan di luar apa yang telah diputus oleh majelis hakim.